PesatNews http://m.pesatnews.com/read/2013/08/24/33616/karsa-hanya-boneka-la-nyalla-mattalitti
Pemilihan Gubernur jatim 2013
Soekarwo-Syaifullah Yusuf, Hanyalah Boneka La Nyalla Mattalitti
Dalam pemilihan gubernur Jatim (Jawa Timur) 2013, nama La Nyalla Mattalitti,
ketua Kadin (Kamar Dagang & Industri) Jatim yang tadinya hanya
samar2 dan dicoba untuk disembunyikan, sekarang muncul juga dengan jelas, karena situasi yang tidak terhindarkan.
Nama La Nyalla yang tadinya cukup tersembunyi pada proses pilgub Jatim ini,
mulai muncul kepermukaan, setelah Khofifah mendaftar sebagai calon
gubernur (cagub) ke KPU. Dimana dalam prosesnya kesulitan mencari partai pendukung, karena hampir semua partai politik telah mendukung pasangan
Soekarwo Syaifullah.
Saat Khofifah sudah mendapatkan partai pendukung untuk maju sebagai cagub,
organisasi Pemuda Pancasila (PP) Jatim aktif melakukan demonstrasi
untuk menekan KPU agar tidak meloloskan Khofifah. Disinilah mulai muncul nama La Nyalla yang juga merupakan ketua Majelis Pertimbangan PP Jatim. Dari sinilah masyarakat sudah mulai membaca bahwa sebenarnya yang
menyetir Soekarwo-Syaifullah untuk melakukan langkah memborong dukungan
partai politik untuk mencegah agar kandidat lain tidak bisa mengikuti pilgub karena kekurangan dukungan dari partai, adalah sosok La Nyalla Mattalitti.
Kenapa disebut menyetir atau mendikte? karena strategi seperti itu tentunya
menguras cukup banyak biaya, dan sebagaimana terungkap pada sidang DKPP
(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dari sedikit partai non parlemen (partai yang tidak mendapat kursi DPRD Jatim) saja, biaya yang muncul
kepermukaan sangat besar. Apalagi biaya yang dikeluarkan untuk sedemikian banyak partai baik yang mempunyai kursi DPRD Jatim maupun partai non parlemen, tentunya biaya
yang dikeluarkan jauh lebih banyak. Jika bukan merupakan pihak yang
disetir atau didikte, tentunya pasangan Soekarwo-Syaifullah akan
berpikir ulang dalam melakukan strategi dalam menghadapi pilgub Jatim
2013, dimana strategi yang didiktekan oleh La Nyalla itu selain menguras banyak biaya, juga akhirnya malah membuat nama pasangan
Soekarwo-Syaifullah menjadi cukup terpuruk, karena dianggap melakukan
upaya pendholiman terhadap kandidat cagub yang lain.
Pendholiman
pada cagub lain, selain dilakukan pada pasangan Khofifah-herman, juga
dilakukan pada cagub pasangan Bambang-Said, dimana saat ini muncul
desakan pada aparat hukum agar memeriksa kasus dugaan korupsi yang
dilakukan oleh pasangan tersebut, sehingga akan muncul kesan jelek dan
merepotkan pasangan Bambang-Said, sebagaimana berita RadjaWarta.Com https://www.radjawarta.com/awal-september-bambang-dh-akan-diperiksa-polda-jatim dimana begitu selesai penghelatan pilgub Jatim, Bambang DH akan diperiksa oleh kepolisian dalam hal ini Polda Jatim.
Jika dirunut kebelakang, rupanya sudah sejak lama gubernur Soekarwo telah didikte oleh La Nyalla Mattalitti.
Dimana banyak kebijakan yang dibuat oleh gubernur Jatim cenderung tidak
berpihak pada masyarakat, akan tetapi lebih condong untuk kepentingan La Nyalla, meskipun itu menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan merugikan
masyarakat.
Sebagai salah satu contoh, adalah gubernur jatim membuat SK yang mewajibkan
seluruh pelaku usaha & organisasi asosiasi profesi di Jatim harus
mendaftar sebagai anggota Kadin Jatim. Jika tidak terdaftar sebagai
anggota Kadin Jatim, terancam tidak bisa melakukan usaha di Jatim. Dan
sebagai mana berita KabarBisnis.Com http://www.kabarbisnis.com/read/289331 untuk terdaftar sebagai anggota Kadin Jatim para pelaku usaha harus
mengeluarkan biaya pendaftaran dan iuran yang sangat banyak. Dan dalam
berita tersebut juga muncul desakan agar para Bupati/Walikota se Jatim
agar memperhatikan SK gubernur tadi. sehingga para pelaku usaha &
organisasi asosiasi profesi diseluruh kabupaten/kota se Jatim yang tidak menjadi anggota Kadin terancam tidak bisa melakukan
usaha.
SK gubernur ini tentunya menambah mata rantai birokrasi
yang tidak perlu serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Karena untuk
melakukan usaha, proses perijinan dll sebenarnya sudah ditangani oleh
departemen maupun dinas terkait di pusat, maupun daerah. Sehingga sangat
aneh jika sebuah organisasi swasta diberi kewenangan untuk menentukan
apakah masyarakat boleh melakukan usaha atau tidak, dengan membayar
biaya tertentu pada organisasi swasta tersebut. Ini sama saja dengan
premanisme. Dimana masyarakat harus membayar sejumlah biaya pada preman
agar bisa hidup.
Maka menjadi tidak heran jika kasus Nazarudin
dalam dugaan korupsi di perguruan tinggi negeri di Jatim yang nilainya
mencapai ratusan milyar, disebut dalam https://twitter.com/TrioMacan2000/status/362648415479402496/photo/1 dimana dalam data yang disertai foto tadi menyebut diduga bahwa La
Nyalla Mattaliti menerima bagian dari hasil korupsi sebesar Rp. 8,1
milyar.
Selain sudah memberikan fasilitas kepada La Nyalla
Mattalitti agar bisa melakukan premanisme dan pemerasan pada masyarakat
Jatim, gubernur Soekarwo juga memberikan dana hibah dari APBD untuk
Kadin Jatim yang nilainya milyaran rupiah. Jadi sangat mengherankan,
jika untuk pengembangan Kadin Jatim sudah mendapatkan dana dari APBD,
lalu muncul SK gubernur agar seluruh pelaku usaha di Jatim harus
mendaftar sebagai anggota Kadin Jatim dengan biaya yang sangat tinggi,
dengan alasan biaya pendaftaran dan iuran tersebut digunakan untuk
pembinaan Kadin Jatim.
Kenyataan bahwa pasangan
Soekarwo-Syaifullah Yusuf hanyalah merupakan boneka yang dikendalikan
oleh La Nyalla Mattalitti, semakin terkuak jelas dalam proses kampanye
pilgub Jatim, dimana spanduk dan banner kampanye dari pasangan cagub
Soekarwo-Syaifullah (Karsa) kebanyakan didalamnya termuat dan tertulis
"La Nyalla Institute" atau "Kadin Institute", bahkan banyak poster yang
secara terang2an menampilkan gambar Soekarwo-Syaiffullah dirangkul oleh
La Nyalla yang dalam poster2 tersebut tampak jelas menggambarkan bahwa
Soekarwo-Syaifullah hanyalah anak buah dari La Nyalla Mattalitti.
Kesewenang2an
La Nyalla Mattalitti yang mendapatkan berbagai fasilitas dari gubernur
Jatim ini selain bisa ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat di Jatim,
juga bisa ditemui dalam dunia sepak bola di Jatim, dimana beberapa klub
sepakbola legendaris di Jatim, seperti persebaya-Surabaya,
arema-Malang, dll yang tidak boleh berkompetisi di PSSI alias klub sepak
bola legendaris tersebut harus dimatikan, atau kalau mau bergabung
dengan PSSI harus mulai dari divisi paling bawah, disaring melalui
pertandingan antar desa, kecamatan, kabupaten dst. Sebagaimana berita http://www.sahabatbola.com/news/pssi-tutup-pintu-5-klub-ipl dimana La Nyalla menyatakan, hari ini kami yang berkuasa, maka untuk
klub yang jadi anggota PSSI kami akan pilih orang2 kami. Sikap La Nyalla yang juga pengurus PSSI ini mencerminkan sikap bahwa kalau La Nyalla
berkuasa, urusan prestasi sepak bola Indonesia adalah nomor terakhir,
yang penting adalah kepentingan La Nyalla dan orang2nya. Apakah demikian juga nasib masyarakat di Jatim jika pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf
yang menang, maka La Nyalla yang berkuasa, dimana urusan masyarakat
adalah nomor terakhir, yang didahulukan adalah kepentingan La Nyalla dan anak buahnya sebagaimana saat Soekarwo-Syaifullah memimpin Jatim pada
periode sebelumnya?
Ini semuanya hanyalah renungan &
himbauan, agar siapapun gubernur Jatim terpilih, hendaknya tidaklah
sampai disetir oleh preman, baik itu preman berangasan, preman
ber-seragam, preman ber-sorban dll. Hendaklah gubernur jatim terpilih mengutamakan kepentingan masyarakat.
[Non-text portions of this message have been removed]
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
------------------ Forum Indonesia Damai (FID) ------------------
Arsip Milis FID http://groups.yahoo.com/group/indonesia_damai/messages
Bergabung ke Milis FID: indonesia_damai-subscribe@yahoogroups.com
Keluar dari Milis FID: indonesia_damai-unsubscribe@yahoogroups.com
---------------- indonesia_damai@yahoogroups.com ----------------
