Saturday, November 23, 2013

[indonesia_damai] AW: [GELORA45] Jawaban KPU atas Laporan 3,7 Juta Pemilih Bermasalah

 

 

Sehubungan dengan tersingkapnya masalah besar ttg adanya 3,7 juta pemilih bermasalah,

saya kira ada manfaatnya bagi pihak2 yang bersangkutan (aparat pemerintahan dan negara)

untuk mencermati kembali kritik tajam oleh Ahok, ketika Wagub DKI ini masih anggota DPR.

 

Rekaman Video dengan judul  "Aksi Hebat Ahok Di Rapat DPR, Semua Bungkam"

bisa diunduh disini, klik :  http://www.youtube.com/watch?v=8zNW4tdSrfs

 

Ahok menginginkan adanya aturan pemilu yang bisa menghalangi kaum koruptor yang menyalah gunakan

sistem demokrasi, sehingga merugikan kepentingan publik, terutama warga yang sebenarnya pantas menjadi wakil rakyat tetapi tak mampu ikut pemilu karena situasi ekonominya lemah.

 

A.H.

 

-------------------------

--Original-Nachricht-----

Betreff: AW: [GELORA45] Jawaban KPU atas Laporan 3,7 Juta Pemilih Bermasalah

Datum: Wed, 20 Nov 2013 20:14:43 +0100

Von: "arif.harsana@t-online.de" <arif.harsana@t-online.de>

An: "GELORA45@yahoogroups.com" <GELORA45@yahoogroups.com>, "temu_eropa" <temu_eropa@yahoogroups.com>

 

 

Dugaan bung Chan itu saya kira tidak keliru. Cuma masalahnya, pihak penguasa nampakanya sengaja membiarkan Catatan Sipil selama puluhan tahun selalu dalam keadaan amburadul terus menerus sampai sekarang ini. Hal ini disebabkan, karena dengan keadaan seperti itu, pihak penguasa bisa lebih mudah untuk memanipulasi hasil pemilu kearah yg menguntungkan kedudukannya.

 

Para pejabat /birokrat, yg. mayoritas dikenal korup sudah terbiasa punya cara kerjanya sendiri, yang berpedoman: "Kalau bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah!". Demikianlah keadaannya, ketika korupsi sudah membudaya, merusak semua sendi2 kehidupan dalam masyarakat Indonesia.

Mungkinkah dalam situasi seperti ini bisa dituntut diberlakukannya Sistem transparasi total sejak dari tingkat paling bawah sampai tingkat paling atas dari struktur keorganisasian pemilu dengan mengaktifkan partisipasi warga seluas-luasnya ?

 

A.H.

 

-------------------------

----- Original Message -----
From: Chan CT
Sent: Wednesday, November 20, 2013 1:12 AM
Subject: Re: [GELORA45] Jawaban KPU atas Laporan 3,7 Juta Pemilih Bermasalah
 
 

 

Kalau begitu masalah utama terletak pada Catatan Sipil di negeri ini yang masih amburadul! Harus dibenahi pendataan Nomor Induk Kependudukan, jangan sampai terjadi seorang bisa ada lebih dari satu NIK, sekalipun dia pindah alamat rumah atau punya lebih dari satu rumah! Lha kalau di Jakarta saja masih ada seorang bisa punya 5 KTP, bagaimana cara catatan sipil bekerja? Bagaimana pula KPU bisa mencegah seseorang bisa memilih lebih dari 1 suara, ...?
 
Lalu, usaha e-KTP yang dibuat tidak juga berhasil mencegah masalah NIK ini? Aneh juga kerja catatan sipil di Indonesia!
 
 
 
From: A Awind
Sent: Wednesday, November 20, 2013 2:54 AM
Subject: [GELORA45] Jawaban KPU atas Laporan 3,7 Juta Pemilih Bermasalah
 


 
POLITIK
 
 

Jawaban KPU atas Laporan 3,7 Juta Pemilih Bermasalah

Kata KPU, sekarang dikerjakan di tingkat kabupaten/kota.

ddd
Selasa, 19 November 2013, 17:50 Arfi Bambani Amri, Syahrul Ansyari
Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik
Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
VIVAnews - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik merespons nota protes dari Partai Gerindra terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Gerindra mengklaim sebanyak 3,7 juta lebih pemilih di 17 kabupaten/kota bermasalah yaitu memiliki nomor induk kependudukan (NIK) lebih dari satu.

"Itu yang dicek di lapangan oleh petugas KPU, sekarang kerjanya di tingkat kabupaten/ kota," kata Husni di kantornya, Jakarta, Selasa 19 November 2013.

Husni menilai temuan Gerindra tersebut perlu diverifikasi secara faktual. Apakah kesalahan entri atau memang warga yang didata menyampaikan informasi yang beragam.

"Mungkin variasi masalahnya beda-beda. Kalau punya 2 NIK, saya misalnya, antara NIK lama dengan E-KTP beda. Bisa saja dia karena perbedaan itu kemudian tidak dianggap data dobel secara sistemik.Tapi kalau faktualnya nanti benar satu orang maka data lebihnya harus dihapus. Kalau by sistem kita tidak bisa menghapus yang seperti itu," katanya.

Husni mengakui data ganda bisa muncul akibat panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) tidak teliti dalam bekerja di lapangan. Salah satu contoh, mereka tidak menanyakan langsung pemilih yang diduga ganda atau memiliki NIK lebih dari satu saat melakukan verifikasi.

"Kalau dia tanya pasti diberitahu itu orang yang sama," ujarnya.

Terkait tuntutan Gerindra bahwa KPU harus menyelesaikan 3,7 juta data bermasalah tersebut dalam waktu 10 x 24 jam, Husni pun tidak keberatan. Ia yakin pihaknya dapat menuntaskan tanggung jawab.

"Artinya 10 hari sampai 29 November 2013, ya mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa tercapai, karena pada prinsipnya semua sedang kerja di bawah semua," katanya.

Sebelumnya, Partai Gerindra mengklaim menemukan 3.750.231 data pemilih bermasalah di dalam daftar pemilih tetap (DPT). Gerindra membawa bukti-bukti itu dengan sebuah mobil boks beserta nota protes atau somasi kepada Komisi Pemilihan Umum. (eh)
 
 

 

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 2014.0.4158 / Virusdatabase: 3629/6849 - datum van uitgifte: 11/19/13



 

__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
Recent Activity:

------------------ Forum Indonesia Damai (FID) ------------------
Arsip Milis FID http://groups.yahoo.com/group/indonesia_damai/messages
Bergabung ke Milis FID:  indonesia_damai-subscribe@yahoogroups.com
Keluar dari Milis FID:  indonesia_damai-unsubscribe@yahoogroups.com
---------------- indonesia_damai@yahoogroups.com ----------------
.

__,_._,___